Banjarbaru, 26 September 2023 – Pada hari Selasa, 26 September 2023, Aula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi Dana Kampanye dan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Partai Politik. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Bawaslu Kota Banjarbaru, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Hegar Wahyu Hidayat. KPU Banjarbaru menjelaskan dasar hukum terkait Dana Kampanye, tahapannya, sumber dana, dan batasan sumbangan yang harus diperhatikan dalam pemilu mendatang.

Rapat tersebut merupakan bagian dari persiapan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Kota Banjarbaru. Komisioner KPU Kota Banjarbaru, DAHTIAR, SH, MH, menguraikan dasar hukum terkait Dana Kampanye, yang mencakup UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu, dan Keputusan KPU Nomor 1190 Tahun 2023 mengenai pedoman teknis pembukaan dan penutupan RKDK peserta Pemilu. Selain itu, rapat ini juga membahas berbagai tahapan dalam pengelolaan Dana Kampanye, sumber dana yang diperbolehkan, serta batasan sumbangan dari berbagai pihak, termasuk partai politik, perseorangan, kelompok, dan perusahaan/nonpemerintah.

Sangat penting untuk ditekankan bahwa Dana Kampanye harus mematuhi peraturan yang ketat, termasuk larangan menerima sumbangan dari pihak asing, penyumbang yang tidak jelas, serta pemerintah dan badan usaha milik desa. Pelanggaran terkait dengan Dana Kampanye dapat berujung pada sanksi serius, termasuk pembatalan peserta Pemilu di wilayah yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif, menunjukkan keseriusan pihak terkait dalam memastikan transparansi dan integritas pemilu mendatang di Kota Banjarbaru.