Banjarmasin – Kemarin Sabtu (6/7/19), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan telah menggelar Rapat Koordinasi Advokasi dan Investigasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019. Bertempat di Hotel Aria Barito Banjarmasin. Dengan mengundang Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Kota Banjarbaru oleh Dahtiar, SH beserta Wakil Koordinator Divisi HPP Kota Banjarbaru oleh Normadina, S.Hut.

Turut berhadir dalam kegiatan tersebut Koordiv HPP dan Wakoordiv HPP Bawaslu Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam Kegiatan ini membahas terkait dengan Penanganan Pelanggaran pada Peraturan Bawaslu yang harus dilakukan kajian lebih lanjut. Apakah nantinya laporan yang telah masuk nantinya terpenuhi unsur formil dan materiil.

Menurut Azhar Ridhanie “Hukum dan Penanganan Pelanggaran tidak bisa dipisahkan, dan biasanya laporan yang masuk terdapat di Kab/Kota, bilamana bukti atau informasi yang telah dilakukan kajian tidak lengkap dalam harus ada kajian lebih lanjut yang telah diatur dalam Peraturan Bawaslu”.

Datin Bawaslu Kota Banjarbaru