Bawaslu Kota Banjarbaru Bahas Implikasi Putusan MK 135 terhadap Pengawasan Pemilu bersama Mahasiswa
|
Banjarbaru — Pemisahan penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa perubahan dalam desain keserentakan pemilu di Indonesia. Perubahan tersebut turut memunculkan sejumlah hal yang perlu dikaji, mulai dari kualitas pilihan masyarakat hingga penyesuaian strategi pengawasan. Isu ini menjadi pembahasan dalam Dialog Demokrasi yang digelar Bawaslu Kota Banjarbaru bersama organisasi mahasiswa ekstra kampus di Aula Kantor Bawaslu Kota Banjarbaru, Kamis (19/11/2026).
Dialog bertema “Menakar Pengawasan, Merancang Perubahan: Kolaborasi Bawaslu dan Mahasiswa untuk Demokrasi yang Berkualitas” tersebut dihadiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarbaru, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Banjarbaru, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Banjarbaru. Diskusi secara khusus membahas dampak pemisahan Pemilu terhadap kualitas pilihan masyarakat, perubahan kebutuhan pengawasan Bawaslu, serta peran yang dapat dijalankan mahasiswa dalam mengawal proses demokrasi.
Anggota Bawaslu Kota Banjarbaru, Bahrani, mengatakan pengawasan demokrasi membutuhkan keterlibatan masyarakat karena Bawaslu tidak dapat menjangkau seluruh aspek pengawasan secara mandiri. Menurutnya, mahasiswa memiliki ruang untuk berkontribusi melalui pertukaran gagasan maupun keterlibatan langsung dalam pengawasan partisipatif.
“Forum ini adalah wadah tukar pandangan untuk menghasilkan gagasan konkret tentang bagaimana mahasiswa dapat terlibat langsung dan aktif dalam mengawal demokrasi, karena Bawaslu tidak dapat mengawasi semuanya sendirian, namun bersama mahasiswa dan masyarakat bisa menghasilkan kolaborasi yang kuat,” ujar Bahrani saat membuka diskusi.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Umum HMI Cabang Banjarbaru, Satrio Ajie Bramato, menilai pemisahan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dapat menjadi angin segar bagi penyelenggara maupun masyarakat setelah mencermati berbagai dinamika yang terjadi pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, perubahan pola keserentakan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.
Sementara itu, Ketua Umum PC IMM Kota Banjarbaru, Muhammad Afrizal Azhar, menyoroti pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai urgensi, pertimbangan, dan aspek krusial di balik pemisahan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Pemahaman tersebut diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya perubahan jadwal penyelenggaraan, tetapi juga memahami konteks dan konsekuensinya.
Pemisahan yang diatur dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut menempatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, serta DPD dalam Pemilu nasional. Sementara itu, pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota bersama pemilihan kepala daerah ditempatkan dalam Pemilu daerah. Dalam putusannya, MK mengatur penyelenggaraan Pemilu daerah berlangsung paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD atau Presiden dan Wakil Presiden.
Bagi pengawasan pemilu, perubahan desain tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam membaca tahapan, potensi kerawanan, serta kebutuhan pencegahan dan pengawasan pada setiap penyelenggaraan. Karena itu, pembahasan dalam forum turut diarahkan pada bagaimana mahasiswa dan organisasi masyarakat dapat mengambil peran dalam memperluas jangkauan pengawasan, termasuk melalui edukasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif.
Diskusi ini menjadi ruang pertukaran pandangan antara penyelenggara pengawasan dan organisasi mahasiswa untuk membedah perubahan sistem pemilu sekaligus mengidentifikasi ruang kolaborasi yang dapat dikembangkan. Keterlibatan mahasiswa menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam menghadapi kebutuhan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu dengan desain keserentakan yang berbeda.
Penulis dan Foto : Humas