Bawaslu Kota Banjarbaru Ikuti Diseminasi Hukum tentang Batas Kewenangan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik

Banjarbaru — Pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) memiliki ruang lingkup dan batas kewenangan tersendiri, terutama ketika dilaksanakan di luar tahapan pemilu. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Webinar Diseminasi Hukum Pemilu Edisi 4 yang diikuti Bawaslu Kota Banjarbaru melalui Zoom Meeting, Rabu (11/11/2026).

Mengangkat topik “Mengukur Batas Kewenangan Bawaslu dalam Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan”, kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ini menghadirkan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pemapar materi. Webinar tersebut turut diikuti seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengacu pada Pasal 146 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, data yang diperbarui melalui SIPOL meliputi kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan, keanggotaan, serta domisili kantor tetap. Dalam mekanismenya, partai politik menyampaikan pembaruan informasi, sedangkan KPU menerima dan melakukan verifikasi administrasi terhadap perubahan data kepengurusan setiap semester.

Pada sisi pengawasan, Bawaslu memiliki pedoman melalui Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL. Pengawasan mencakup pencermatan terhadap data dan dokumen kepengurusan, keterwakilan perempuan, keanggotaan, serta keberadaan kantor tetap. Jajaran pengawas juga melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi administrasi yang dilaksanakan KPU sesuai ketentuan.

Keterbatasan akses terhadap SIPOL menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pengawasan. Untuk mendukung pencermatan, diperlukan koordinasi dengan KPU dan instansi terkait, terutama dalam memperoleh informasi serta memeriksa kesesuaian data kepengurusan dan keanggotaan partai politik.

Selain kendala akses, pengawasan pada masa non-tahapan juga memiliki persoalan tersendiri dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran. Tidak dilakukannya pembaruan data dalam suatu periode tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Penilaiannya harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan fakta yang ditemukan dalam proses pengawasan.