Bukan Sekadar Seremoni Pelatihan: Kader Pengawasan Partisipatif Dituntut Bergerak Nyata

Banjarbaru — Suasana di kantor Bawaslu Kota Banjarbaru tampak lebih sibuk menjelang siang, Selasa (12/5). Jajaran sekretariat Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) mengikuti kegiatan daring Kick Off Program Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI.

Kegiatan yang berlangsung pukul 11.00 hingga 13.00 WITA itu dibuka oleh Lolly Suhenty selaku Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H). Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa kader pengawasan partisipatif tidak cukup hanya mengikuti proses pendaftaran atau pelatihan secara formalitas.

“Kader pengawasan harus beretika, berfungsi, dan bergerak. Jangan hanya mendaftar atau mengikuti pelatihan saja, tetapi implementasinya harus aktual dan nyata,” tegas Lolly dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, pengawasan partisipatif harus diwujudkan melalui keterlibatan langsung di tengah masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi dan pemilu. Penegasan itu dinilai penting di tengah tantangan demokrasi yang semakin kompleks, khususnya di era digital yang menuntut keberanian moral dan kepedulian publik terhadap proses pengawasan pemilu.

Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kota Banjarbaru, Bahrani, bersama jajaran sekretariat mengikuti kegiatan tersebut dari ruang rapat kantor Bawaslu Kota Banjarbaru. Sejumlah perangkat pendukung, seperti laptop dan telepon genggam, telah dipersiapkan sebelum kegiatan dimulai guna memastikan kelancaran pelaksanaan pertemuan daring.

Selama pemaparan materi berlangsung, suasana rapat beberapa kali tampak hening ketika pembahasan menyinggung pentingnya etika dan keberanian kader pengawasan partisipatif dalam menghadapi dinamika informasi di ruang digital. Peserta terlihat aktif mencatat poin-poin penting yang disampaikan.

Bagi Divisi HP2H Bawaslu Kota Banjarbaru, kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan sekaligus upaya memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sebab demokrasi tidak hanya dijaga oleh penyelenggara, tetapi juga oleh warga yang mau peduli dan berpartisipasi aktif. Melalui Program Pengawasan Partisipatif Tahun 2026, Bawaslu RI mendorong hadirnya kader pengawasan yang mampu menjadi penggerak pendidikan politik, penjaga etika demokrasi, serta pengawas partisipatif yang aktif di lingkungan masyarakat masing-masing.