Bawaslu Perkuat Tata Kelola Pengawasan Pemilu

Banjarbaru — Partisipasi Bawaslu Kota Banjarbaru dalam Konsolidasi Nasional Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pengawas Pemilu di Jakarta, Senin (8/12/2025) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pengawasan pemilu. Ini menjadi langkah strategis untuk memastikan penguatan kebijakan nasional dapat diterapkan secara optimal di tingkat kota.

Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, menyampaikan mengenai arah penguatan kelembagaan. Ia menjelaskan bahwa pemetaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) menjadi landasan penyempurnaan revisi Undang-Undang Pemilu sekaligus instrumen untuk menata ulang sistem pengawasan menuju Pemilu 2029.

Herwyn menilai pengawasan memasuki fase baru yang mengutamakan digitalisasi, penguatan basis data, integritas, serta pengembangan ekosistem pembelajaran kelembagaan. Perubahan ini menuntut penataan kewenangan, penyempurnaan struktur organisasi, dan peningkatan kompetensi aparatur.

“Tantangan pengawasan kini semakin beragam. Aparatur dituntut memiliki kemampuan analitis dalam mengidentifikasi potensi persoalan serta menyiapkan langkah penyelesaian,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa SDM menjadi prioritas dalam penyusunan DIM, meliputi standarisasi kompetensi nasional, mandat pendidikan dan pelatihan, akreditasi, pengembangan karier berbasis merit, hingga perlindungan profesi. Herwyn juga menekankan perlunya pembaruan organisasi karena beban kerja meningkat tanpa penyesuaian struktural sejak 2017. DIM organisasi mencakup penataan kewenangan adjudikasi, rantai kelembagaan, penguatan pengawas luar negeri, serta penyempurnaan desain jabatan dan SOTK.

Pada aspek pembelajaran, ia memaparkan pengembangan Bawaslu Learning Institute (BLI), pemanfaatan Learning Management System (LMS), serta program Bawaslu Membelajarkan sebagai ruang peningkatan kompetensi berbasis kurikulum inti dan pembelajaran berstandar internasional.

Hegar Wahyu Hidayat selaku Koordinator Divisi P3S, menilai konsolidasi nasional ini memberikan pijakan penting bagi Bawaslu Kota Banjarbaru dalam menyelaraskan penguatan kelembagaan di daerah.

“Materi yang dibahas sangat relevan untuk peningkatan kapasitas jajaran pengawas, terutama dalam menghadapi dinamika pengawasan pemilu yang semakin menuntut ketepatan, kecepatan, dan integritas,” ujarnya.

Partisipasi Bawaslu Banjarbaru pada agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi kelembagaan di tingkat kota agar selaras dengan arah pengembangan nasional.