Rakornas PDPB 2025, Evaluasi Teknis Hingga Penyusunan DIM Perkuat Pengawasan dan Kolaborasi Antar Lembaga

Jakarta — Bawaslu lakukan evaluasi menyeluruh dan perumusan langkah perbaikan ke depan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga Tahun 2025 yang digelar mulai tanggal 19 hingga 21 Desember 2025.

Rakornas tersebut membahas evaluasi teknis PDPB, penguatan partisipasi masyarakat, serta aspek regulasi pengawasan pemilu, sekaligus menyusun Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang dihimpun dari pengalaman pengawasan daerah. Hasil forum ini diharapkan menjadi dasar perbaikan kebijakan dan strategi pengawasan PDPB ke depan, termasuk bagi Bawaslu Kota Banjarbaru dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan pemilu.

Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber kompeten dari unsur penyelenggara pemilu dan pemantau demokrasi nasional. Sesi diskusi dipandu oleh Tenaga Ahli (TA) Bawaslu RI, Iji Jaelani, yang memoderatori jalannya forum secara interaktif.

Narasumber pertama, Betty Epsilon Ideris, Anggota KPU RI sekaligus Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, memaparkan materi via daring terkait evaluasi teknis PDPB. Ia menekankan pentingnya akurasi, pemutakhiran berkelanjutan, serta integrasi data kependudukan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas dan kredibel.

Selanjutnya, Anik Solih menyampaikan evaluasi dari perspektif partisipasi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan publik dalam proses PDPB menjadi kunci untuk memperkuat legitimasi data pemilih. Ia mendorong agar ruang partisipasi terus diperluas melalui edukasi, pelibatan komunitas, dan pemanfaatan kanal digital.

Sementara itu, Rendy N. S. Umboh, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), mengulas aspek regulasi dalam PDPB. Ia menilai perlunya penguatan kerangka aturan agar lebih adaptif terhadap dinamika kependudukan dan perkembangan teknologi, sekaligus memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan pengawasan.

Usai sesi diskusi, dilakukan penyusunan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang juga dipandu oleh Iji Jaelani. Peserta dibagi untuk merumuskan berbagai persoalan strategis yang dihimpun dari pengalaman pengawasan di daerah.

Terdapat empat aspek utama yang menjadi fokus penyusunan DIM, yakni aspek pencegahan, aspek pengawasan PDPB, aspek partisipasi masyarakat, serta aspek hubungan kerja sama antar lembaga. Keempat aspek tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan kebijakan dan strategi pengawasan PDPB ke depan.

Rangkaian kegiatan hari kedua Rakornas ditutup dengan penegasan komitmen bersama bahwa pencegahan yang baik harus bersifat atraktif, inovatif, dan integratif, sehingga mampu menjangkau masyarakat luas serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Dengan agenda yang substansial ini, diharapkan mampu melahirkan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas data pemilih dan mempererat kerja sama antar lembaga dalam pengawasan pemilu di Indonesia.