Rakornas Evaluasi Pengawasan PDPB 2025 Resmi Dibuka, Bawaslu Tegaskan Kolaborasi dan Penguatan Demokrasi

Jakarta — Bawaslu Republik Indonesia resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga Tahun 2025 yang diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota, khususnya dari Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Parmas dan Humas) se-Indonesia, pada Jum’at (19/12/2026) di Ballroom Hotel Grand Sahid Sudirman, Jakarta.

Yusti menegaskan bahwa pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tidak hanya dimaknai sebagai pengawasan administratif semata. Menurutnya, PDPB juga mencakup upaya pencegahan pelanggaran, pengawasan terhadap pemenuhan hak memilih warga negara, serta menjadi bagian penting dalam penguatan demokrasi elektoral di Indonesia.

“PDPB adalah instrumen strategis untuk memastikan hak pilih rakyat terlindungi sekaligus memperkuat kualitas demokrasi kita,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan tugas pengawasan. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait menjadi keniscayaan dalam mewujudkan data pemilih yang akurat dan dapat dipercaya.

Selanjutnya, Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Loly Suhenti, menyampaikan tiga hal penting yang menjadi fokus Rakornas kali ini dalam sambutannya via daring.

Pertama, memetakan capaian pengawasan PDPB yang telah dilakukan selama tahun 2025. Kedua, memetakan berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya keterbatasan data dan anggaran. Ketiga, memproyeksikan langkah ke depan dengan memberikan catatan kritis terhadap isu akurasi data pemilih yang seringkali menjadi persoalan karena data yang dimutakhirkan bersifat dinamis sebagai fondasi utama demokrasi elektoral.

“Setiap lubang di jalan bukan untuk kita injak, tetapi lubang-lubang yang ada di jalan harus kita lewati,” ungkap Loly, menutup sambutannya dengan pesan reflektif tentang pentingnya menghadapi tantangan demi perbaikan berkelanjutan.

Rakornas kemudian dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Totok Haryono. Ia mengajak seluruh jajaran Bawaslu untuk bersiap bekerja lebih keras menyongsong tahun 2026 yang diproyeksikan sebagai tahun penuh tantangan.

“Ayo kita siap kerja keras untuk tahun 2026. Ini adalah tahun yang menuntut konsolidasi demokrasi,” tegasnya.

Totok menambahkan bahwa Bawaslu tidak sekadar menjadi pekerja demokrasi, melainkan harus memposisikan diri sebagai penjaga peradaban demokrasi. Menurutnya, peran tersebut menuntut integritas, profesionalitas, serta komitmen kuat dari seluruh insan Bawaslu di semua tingkatan.

Dengan dibukanya Rakornas ini, diharapkan terbangun evaluasi komprehensif, penguatan sinergi antar lembaga, serta perumusan langkah strategis guna memastikan pengawasan PDPB yang lebih efektif dan akurat demi kualitas demokrasi Indonesia ke depan.