Bawaslu Tegaskan Penguatan Pengawasan Data Pemilih dan Partisipasi Publik

Banjarbaru — Bawaslu Kota Banjarbaru menegaskan komitmen penguatan pengawasan data pemilih, sistem informasi partai politik, serta pengawasan partisipasi publik dalam Diskusi dan Rapat Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2026, Selasa (12/5).

Pembentukan tim lintas instansi tersebut dilakukan di Kantor Kesbangpol Kota Banjarbaru bersama 13 (tiga belas) instansi lain, sebagai wadah koordinasi pemantauan dinamika politik, pertukaran informasi antarinstansi, serta analisis potensi kerawanan politik di daerah.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Banjarbaru, Bahrani, menyampaikan bahwa Bawaslu akan memperkuat koordinasi dan pengawasan berkelanjutan sebagai bagian dari tindak lanjut keterlibatan dalam tim tersebut.

“Bawaslu Kota Banjarbaru akan meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dengan pemangku kepentingan terkait perkembangan situasi politik serta potensi kerawanan di daerah, sekaligus memperkuat pengawasan berkelanjutan terhadap data pemilih dan sistem informasi partai politik agar tetap akurat dan akuntabel, serta mendorong keterlibatan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi guna memperluas partisipasi pengawasan Pemilu,” jelasnya.

Bahrani juga menambahkan bahwa pengawasan partisipatif perlu diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi agar masyarakat ikut menjaga demokrasi yang sehat dan kondusif.

Dalam forum tersebut, Polres Banjarbaru menyampaikan pemantauan media sosial terus dilakukan terhadap pengaduan masyarakat dan informasi viral yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Sementara itu, KPU Kota Banjarbaru melaporkan pemutakhiran data dan evaluasi sistem informasi kepemiluan terus dilakukan guna menjaga akurasi data pemilih serta transparansi administrasi kepemiluan.

Tim Pemantauan Perkembangan Politik Kota Banjarbaru direncanakan memiliki empat bidang utama, yaitu stabilitas politik daerah, pemantauan pemberitaan media massa, pemantauan organisasi kemasyarakatan dan kelompok strategis, serta deteksi dini dan analisis kerawanan politik. Pembagian instansi ke dalam masing-masing bidang akan dibahas pada pertemuan lanjutan.

Melalui pembentukan tim tersebut, koordinasi lintas instansi diharapkan semakin efektif dalam menjaga stabilitas demokrasi di Kota Banjarbaru.